Berita Utama

Tempat Pencarian

Browse this website in:

PENGUMUMAN

Login Form



Mendagri Buka Musrenbang Regional Kalimantan, FKRP2RK Merekomendasikan Sejumlah Poin Penting PDF Print E-mail
Written by HumasProv   
Rabu, 25 Februari 2015 12:35 WIB

JAKARTA – Menteri dalam negeri Tjahyo Kumolo buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan Tahun 2015 di JCC, Selasa (24/2/2015). Hadir di acara tersebut Menteri Bappenas, Menhub, Menteri PU, dan Gubernur , Ketua DPRD, Pangdam dan Kapolda, Walikota dan Bupati se Kalimantan.
Dalam sambutanya Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan Pemerintah tetap fokus dan serius untuk pembangunan di wilayah Kalimantan, pembangunan tersebut khususnya pada wilayah perbatasan. Anggaran tahun 2015 disiapkan Rp 16 triliun, 6 persennya dialokasikan untuk Kalimantan.
Forum Revitalisasi, Musrenbang forum strategis, akan merumuskan program kebijakan pembangunan di 5 Provinsi Kalimantan, dengan Thema Percepatan Penguatan Konektivitas, Pemenuhan Kedaulatan Pangan dan Energi, Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berkelanjutan di Regional Kalimantan.
Untuk Kalimantan telah dikordinasikan ke Menhub untuk memprogramkan 19 pembangunan, bandara perintis di perbatasan, membangun pelabuhan, “hal ini ingin merubah wajah perbatasan, masa dengan Timur Leste dan Papua Nugini wajah perbatasan kita kalah,” kata mendagri.
Mendagri berharap kerjasama pemerintah daerah masing-masing untuk melakukan pembebasan lahan.
Selain itu Mendagri berpesan terkait pengelolaan anggara yang baik, sehingga tepat pada sasaran yang telah direncanakan.
Sementara itu, Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) merekomendasikan sejumlah poin penting, terkait upaya percepatan pembangunan lima provinsi di Kalimantan, yakni Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltara yang diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Sejumlah poin penting tersebut, yakni tidak menjadikan Kalimantan hanya sebagai tempat mengambil sumber daya alam tanpa memberi manfaat besar bagi masyarakat di daerah ini. Rekomendasi juga meminta percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di Pulau Kalimantan yang hingga kini belum selesai dan bisa diselesaikan melalui satu pintu, yaitu Kementrian Agraria atau Tata Ruang Republik Indonesia.
Kalimantan minta pemerintah pusat memberikan jatah terkait dengan program nasional ketahanan pangan, melalui pembangunan jaringan irigasi untuk sejuta hektare dan rehabilitasi waduk serta bendungan. Percepatan pembangunan jalan dan jembatan antarprovinsi yang masih terputus serta jaringan jalan menuju kawasan pertumbuhan dan industri.
Meningkatkan efisiensi sumber daya sektor pertanian dalam memanfaatkan lahan dan meningkatkan infratstruktur dan produksi pertanian dengan menambah jumlah rumah tangga petani serta pemanfaatan alat mesin pertanian melalui dukungan APBN untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Pemerintah pusat juga diminta memperhatikan Kalimantan terkait pengembangan kawasan industri dan hilirisasi untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Diperlukan relokasi industri ke Pulau Kalimantan untuk mendekatkan industri pengolahan kepada sumber bahan baku. Selain itu juga perhatian serius terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara di Kaltim, Kaltara dan Kalbar.
Pulau Kalimantan memiliki sumber daya air yang berlimpah, namun belum dimanfaatkan atau berkontribusi maksimal untuk pengembangan pertanian pangan, sebagai upaya memenuhi kebutuhan nasional.
Rekomendasi yang terakhir adalah minta agar pemerintah pusat sesegera mungkin memperbaiki infarstruktur di sejumlah kawasan, termasuk jalan Trans Kalimantan yang hingga kini masih memprihatinkan serta penyediaan energi yang mencukupi, sebagai daerah penghasil. (Rinto Hms Prov).

 
Random Content




Tempat Pencarian Cepat